FP2020 RRM (KB Kencana & Kampung KB)

Sejak 2010, Yayasan Cipta menjadi mitra BKKBN dalam penguatan program KKBPK di era desentral isasi. Sejak peluncuran Kampung KB pada awal tahun 2016, Yayasan Cipta bersama Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN aktif mendampingi dan menguatkan Kampung KB sebagai program strategis
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Desa/Kelurahan. Tahun 2016-2017, program penguatan Kampung KB dilaksanakan di kabupaten Kediri, Lumajang, Tuban (Provinsi Jawa Timur) serta Sumbawa, Lombok Barat dan Lombok Timur (Provinsi NTB). Tahun 2018-2019, pendampingan dilakukan di Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Kuningan dan Cirebon (Provinsi Jawa Barat, serta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi), dengan total pendampingan hingga saat ini ada 323 Kampung KB.
Kegiatan pendampingan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Meliputi pengembangan panduan pengelolaan Kampung KB untuk Tenaga Lini Lapangan, penguatan kapasitas kelompok kerja advokasi, pengembangan rencana kerja Kampung KB, dan fasilitasi advokasi ke pemegang kebijakan di daerah sampai desa.

Kegiatan advokasi sangat penting dalam mendorong peran kepala daerah dan lintas sektor dalam mengisi pembangunan dan pemberdayaan di Kampung KB. Selain itu, advokasi memicu kemandirian desa melalui pemanfaatan APBDesa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing
Kampung KB. Berbagai pembelajaran menarik telah didapatkan. Akhirnya, BKKBN bersama Yayasan Cipta mengadakan Pertemuan Berbagi Pembelajaran Program Penguatan Kampung Keluarga Berencana FP2020 RRM. Kegiatan bertempat di Ruang Auditorium, Gedung Halim I, BKKBN. Pertemuan ini dihadiri 129 peserta yang berasal dari perwakilan dewan pengurus pusat penyuluh KB (DPP IPeKB), lintas kementerian dan lembaga tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Berbagai upaya dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan Kampung KB. Buah pembelajaran ini dapat dipetik dan dimanfaatkan untuk daerah lain. Beberapa poin penting menjadi kunci antara lain:
• Kelompok kerja beranggotakan lintas sektor mempunyai peran sangat penting dalam advokasi kepada kepala daerah dan pemegang kebijakan. Upaya dilakukan untuk memperluas akses masyarakat pada layanan KB dan menyelaraskan integrasi program lintas sektor di Kampung
KB.
• Kelompok kerja melakukan advokasi untuk menggerakan sumber daya termasuk anggaran program KKBPK terutama Kampung KB baik ditingkat kabupaten/kota sampai desa/kelurahan.
• Penyuluh KB berperan penting dalam memfasilitasi perencanaan kegiatan di Kampung KB berdasarkan isu permasalahan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan. Alat perencanaan kegiatan dan tahapan pengelolaan Kampung KB telah tercantum dalam Panduan Pengelolaan Kampung KB bagi tenaga lini lapangan.

Download Report