Peluncuran Buku Panduan Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana Bagi Tenaga Lini Lapangan

Panduan pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) untuk tenaga lini lapangan telah diluncurkan, di Kantor BKKBN, Jakarta (23/07/2019). Peluncuran buku panduan bersamaan dengan Pertemuan Berbagi Pembelajaran Program Penguatan Kampung KB FP2020 Rapid Response Mechanism. Panduan dikembangkan oleh Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN bersama Yayasan Cipta berdasarkan pembelajaran dari berbagai daerah. Seperti, Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB dan Maluku. Tepatnya, hasil praktik baik advokasi penguatan Program Keluarga Berencana dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi sejak tahun 2010, advokasi KB desa dari tahun 2013 dan penguatan Kampung KB pasca peluncurannya di awal tahun 2016. “Tentunya pembelajaran dari daerah-daerah yang berbeda ini bisa jadi contoh untuk daerah lain” ungkap Plt. Deputi Advokasi, Pergerakan dan Informasi BKKBN, Dr. dr. M. Yani, M.Kes., PKK.

Panduan ini berisi tahapan-tahapan pengelolaan Kampung KB yang dapat dijadikan acuan bagi Penyuluh KB dalam mengelola Kampung KB sesuai wilayah kerjanya. Mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. “Aplikatif, disertai contoh – contoh hasil pembelajaran lapangan. Mudah dipelajari secara mandiri” papar Inne Silviane, Direktur Eksekutif Yayasan Cipta.

Semenjak dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada 14 Januari 2016 hingga 22 Juli 2019, sebanyak 14.536 Kampung KB telah dicanangkan di seluruh Indonesia. M. Yani mengatakan Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis, yang diharapkan dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan seperti Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi. “Kampung KB menjadi episentrum Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Kampung KB merupakan sebuah lokus yang dijadikan sasaran untuk memadukan program dan kegiatan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Dengan demikian, keberadaan Kampung KB akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Setelah peluncuran panduan, pertemuan diisi berbagi pembelajaran upaya penguatan pelaksanaan Kampung KB di 4 kabupaten/kota di 3 provinsi. Yaitu, Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kab. Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi) dan Kab. Kuningan dan Cirebon (Provinsi Jawa Barat). Pengalaman lapangan disampikan langsung oleh perwakilan pemerintah Kabupaten/kota sekaligus kelompok kerja advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) atau kelompok kerja koordinasi Kampung KB tingkat Kabupaten/kota. Peserta tampak antusias. Terlihat dari banyaknya peserta pertemuan dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, perwakilan BKKBN provinsi dan pengurus pusat Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPP IPeKB) yang mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan pada sesi diskusi.

Foto: Ihsanul Hakim | Yayasan Cipta
Artikel: Y. Tri Herwanto | Yayasan Cipta

Recent Posts